Kategori
Society

6 Hal Ini Dilarang dan Dibatasi saat PSBB Total di Jakarta

Pak Anies Janjikan Bansos saat PSBB Total

Pak Anies Janjikan Bansos saat PSBB Total – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan memberi bantuan sosial kepada warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan bansos berupa sembako.

“Nanti detail dan lain-lain kami sampaikan menyusul,” kata Anies dalam konferensi per virtual pada Rabu (9/9/2020).

1. Anies berharap vaksin virus corona bisa segera ditemukan

Anies berharap vaksin virus corona bisa segera ditemukan dan dapat dibagikan secara efektif dan merata. Namun, ia menyadari hal itu tidak akan datang dalam waktu yang cepat.

Melansir dari http://rebekahdeecams.com/ “Seluruh pakar kesehatan di dalam dan luar negeri bekerja keras untuk menemukan vaksin. Bahkan, Bapak presiden telah membentuk tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19 dan kita mendukung sepenuhnya,” jelasnya.

2. PSBB total di Jakarta mulai 14 September

Anies Baswedan memutuskan kembali menarik rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta. DKI Jakarta akan kembali melaksanakan PSBB total seperti sebelum masa transisi mulai 14 September 2020.

“Mulai Senin, tanggal 14 September, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu,” kata Anies.

3. Hanya 11 sektor yang boleh beroperasi

Selama PSBB total, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan 11 sektor kegiatan beroperasi. Sektor yang boleh beroperasi antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis. Kemudian ada juga sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.

4. PSBB total Jakarta dimulai 14 September

Anies Baswedan memutuskan kembali menarik rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta. DKI Jakarta akan kembali melaksanakan PSBB total seperti sebelum masa transisi mulai 14 September 2020.

“Mulai Senin, tanggal 14 September, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu,” kata Anies dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/9/2020).

5. Hanya ada 11 sektor kegiatan yang boleh beroperasi

Selama PSBB total, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan 11 sektor kegiatan beroperasi. Sektor yang boleh beroperasi antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis. Kemudian ada juga sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.

Kategori
Society

Turunkan Angka Stunting

Turunkan Angka Stunting

Turunkan Angka Stunting, – Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, bersinergi dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia.

Berdasarkan arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam rapat terbatas hari ini, angka stunting di Indonesia ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024. Sementara, berdasarkan data pada 2019, angka stunting masih berada di angka 27,6 persen.

“Walau pun di tengah pandemik agar kami semua yang terlibat di beberapa kementerian/lembaga, baik program maupun anggaran mengenai stunting tetap menjalankan program-program tersebut, agar bisa benar-benar target yang dicanangkan bisa terwujud,” kata Juliari, Rabu.

Kemenkes akan fokus di 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi

Sementara, Menkes Terawan mengatakan pihaknya akan fokus di 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

Provinsi tersebut antara lain, NTB, Sulawesi Barat, NTT, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

“Karena stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari. Karena itu, tadi ada beberapa arahan untuk fokus. Pertama fokus di 10 provinsi dulu, kemudian juga koordinasi antar kementerian dan lembaga,” kata Terawan.

Program PKH dan BPNT juga akan fokus penanganan stunting

Juliari mengatakan, pihaknya telah menjalankan sejumlah program yang ada di Kemensos untuk penanganan stunting, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi ibu hamil serta anak usia dini.

“Terkait juga dengan kemampuan para pendamping di dalam mendidik keluarga-keluarga penerima manfaat PKH, kami juga meminta kepada bapak Menkes untuk memberikan modul-modul tambahan, untuk menambah ilmu dari pendamping tersebut,” ujar Mensos.

Kemenkeu juga diminta fokus memberikan anggaran di sejumlah kementerian untuk penanganan stunting

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan dalam program BPNT agar memberikan tambahan makanan pendamping, seperti susu untuk perbaikan gizi bagi keluarga penerima manfaat, yaitu ibu hamil dan anak usia dini.

“Kepada ibu Kemenkeu (Sri Mulyani) agar program-program kerja dan anggarannya dapat dikonsolidasikan dengan lebih fokus di beberapa kementerian.

Dan lembaga saja, sehingga untuk mengukur keberhasilan di program stunting ini pun lebih mudah terukur. Dan dampaknya dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujar Juliari.