Kategori
Society

Indonesia Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Covid-19

Indonesia Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Covid-19

Indonesia Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Covid-19 – Beragam upaya terus dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Terbaru yang dilakukan permerintah, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Dalam Inpres ini, Jokowi meminta gubernur, bupati, atau wali kota menetapkan dan menyusun peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Sanksi ini berlaku perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas umum.

Efektifkah jurus Jokowi tersebut menekan laju Covid-19?

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam mengatakan, pemerintah tidak boleh tanggung-tanggung dalam menerapkan penindakan atau sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, Indonesia seharusnya bisa mencontoh negara tetangga terdekatnya yaitu Malaysia. “Kalau mau seperti Malaysia sekarang. Yang tidak pakai masker kena denda Rp 3,4 juta. Kalau tidak, masuk penjara,” katanya.

Jika tidak Malaysia, Indonesia, kata dia, bisa juga menengok cara Jepang dalam hal penggunaan maker untuk mengendalikan Covid-19.

“Jepang dari dulu orang-orangnya memang sudah budaya masker,” kata Ari.

Ari membandingkannya dengan Amerika Serikat. Menurutnya, negara yang dipimpin oleh Donald Trump ini merupakan negara dengan penanganan Covid-19 terparah di dunia.

Kendati begitu, keempat jenis sanksi yang dikeluarkan dalam Inpres Jokowi itu masih efektif dijalankan, demi terbentuk sebuah kebiasaan awal di tengah publik.

“Untuk tahap awal pembiasaan menurut saya sanksi yang jelas dapat digunakan, karena ini untuk mensosialisasikan nilai bersama,” jelasnya.

Sementara itu jika dibandingkan sanksi yang bersifat online shaming atau mempermalukan pelanggar di internet, menurut Daisy justru kurang efektif. Sebab, menurut dia hal itu bisa saja jadi tak terkendali.

Timbulkan Efek Jera?

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menyatakan, efektif atau tidaknya Inpres Jokowi sangat bergantung pada bagiamana melaksanakannya.

Menurutnya, sebelum ada Inpres beberapa daerah sudah menerapkan aturan sanksi terlebih dahulu. bahkan, di DKI Jakarta sanksi 250 ribu bagi yang tidak bermasker sudah diberlakukan.

“Artinya daerah itu sudah melakukannya,” jelasnya.

Ede mempertanyakan pelaksanaan tindak lanjut Inpres ini nantinya seperti apa. Sebab, gubernur tidak bisa memerintah wali kota atau bupati di wilayahnya.

“Sekarang ada sanksi. Artinya ada tindakan dalam rangka mencegah Covid-19, kalau tidak dilakukan akan diberikan sanksi, kan begitu. Nah sekarang bagimana mekanisme pemberian sanksinya?”

Sanksi Berbasis Kearifan Lokal

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, Inpres Nomor 6 tahun 2020 diterbitkan untuk mendorong mendorong TNI/Polri serta gubenur, bupati dan wali kota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan.

Wiku menyatakan, pihaknya selaku satgas di jajaran pusat akan terus berkordinasi dengan satgas daerah untuk membantu pelaksanaa Inpres tersebut.

“Kami akan membantu pelaksanaanya karena perlu ketegasan dan peringatan yang humanis sehingga masyarakat dapat mentaatinya,” jelasnya.

Wiku berharap masyarakat dapat bekerjasama dalam upaya bersama terhadap protokol kesehatan ini. “Kita ingin pandemi ini secara berakhir,” ujarnya.

Wiku pun membeber update kasus Covid-19. Pada Kamis ini (6/8/2020) ada penambahan 1.882 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Total ada 118.753 kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini,” ujarnya.

Kemudian, jumlah kasus sembuh bertambah 1.756 orang, sehingga, akumulatifnya ada 75.645 orang sudah berhasil sembuh dan negatif Corona Covid-19.