Kategori
Penginapan

Hal yang Harus Diperhatikan Saat Checkout dari Hotel

Hal yang Harus Diperhatikan Saat Checkout dari Hotel

Hal yang Harus Diperhatikan Saat Checkout dari Hotel, – Proses check out dari hotel adalah proses yang sederhana. Meski begitu, banyak juga yang kurang paham. Proses check out dari hotel merupakan kebalikan dari check in. Saat check out Anda datang ke meja resepsionis menyerahkan kunci kamar, dan membayar apa yang perlu dibayar.

Sebelum meninggalkan hotel atau tempat menginap, kita diwajibkan untuk mengecek barang-barang bawaan supaya tak ada yang tertinggal. Tak hanya itu, biasanya kita juga mengecek apakah barang-barang yang ada di hotel terbawa dalam tas kita.

Biasanya tamu baru bisa meninggalkan area hotel setelah kondisi kamar dinyatakan clear, termasuk dari hal-hal yang menyalahi peraturan.

Cek dan ricek

Salah satu yang sering dilakukan saat check out dari hotel adalah tamu lupa cek dan ricek. Jangan sampai ketika sudah sampai di rumah Anda baru ingat kalau charger smartphone tertinggal. Ada juga yang lupa mengecek kotak penyimpanan, biasanya uang di dalamnya pun tertinggal.

Mengambil snack bar

Di sejumlah hotel berbintang, biasanya sudah tersedia snack bar alias beragam camilan di sudut ruangan. Jika tidak jeli, kita akan langsung menganggapnya sebagai makanan yang bisa dinikmati tamu secara gratis.

Padahal, nanti ketika checkout, camilan tersebut akan dikenai biaya tambahan. Selain air mineral dan teh celup atau kopi sachet, biasanya akan ada charge di luar harga kamar.

Menurunkan kasur tanpa dikembalikan

Tempat tidur single bed biasanya terdiri dari dua tumpukan kasur. Kebiasaan yang banyak ditemui adalah menurunkan salah satu kasurnya alias bed down. Sebenarnya hal ini sah-sah saja dilakukan, asal kembali dirapikan sebelum checkout. Kalau tidak, siap-siap kena denda hingga Rp250 ribu.

Berusaha menyembunyikan gelas pecah

Jangan pernah berpikir untuk menutupi kerusakan yang sengaja maupun tak sengaja dilakukan terhadap properti hotel. Karena pada akhirnya, kondisi kamar akan dicek kembali dengan rinci. Termasuk hal kecil seperti membuang pecahan gelas dalam kamar yang tak sengaja tersenggol.

Menghilangkan kunci

Meminta kunci duplikat ke resepsionis adalah hal wajar dilakukan. Namun kalau alasannya karena kunci utamanya hilang, denda adalah konsekuensi yang harus ditempuh.

Mengambil handuk dan bathrobe

Peralatan mandi yang tersedia di kamar hotel memang diperuntukkan pengunjung, tapi tidak untuk handuk dan bathrobe. Bagian housekeeping bisa dengan mudah mengetahui berapa jumlah handuk yang tersisa di dalam kamar.

Meninggalkan noda yang tak bisa hilang

Kondisi kamar yang kotor memang akan langsung diatasi pihak hotel. Tapi beda ceritanya kalau kamu meninggalkan noda permanen yang tak bisa hilang.

Misalnya mengusap semir sepatu dengan handuk, menggoreskan tinta spidol ke bed sheet, atau tak sengaja menumpahkan lem yang tak bisa hilang di atas karpet.

Kategori
Society

MAKI Beberkan Daftar Saksi Kasus Joko Tjandra

MAKI Beberkan Daftar Saksi Kasus Joko Tjandra

MAKI Beberkan Daftar Saksi Kasus Joko Tjandra, – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyerahkan surat daftar saksi dalam kasus Djoko Soegiarto Tjandra ke Bareskrim Mabes Polri.

Saksi tersebut terdiri dari tiga orang dari pihak swasta dan satu aparat penegak hukum. Keempat saksi itu terdiri dari tiga pihak swasta dan satu aparat penegak hukum.

“Kami menyampaikan saksi yang terkait dengan tersangka Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking yang saat ini tahap penyidikan di Bareskrim Polri terkait sengkarut Djoko Tjandra,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Saksi lainnya adalah Rahmat yang pergi bertemu Joko

Saksi dari swasta selanjutnya adalah Rahmat S. Dia adalah Pengawas Koperasi Nusantara dan mengajak Anita menjadi kuasa hukum Joko.

Dia diketahui dua kali terbang ke Kuala Lumpur untuk bertemu Joko, bersama dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada 12 November 2019 dan 25 November 2019 bersama Jaksa Pinangki Malasari dan Anita Kolopaling.

Ada saksi bernama Tommy yang meminta dikenalkan dengan NBC Polri

Boyamin menjabarkan keempat nama saksi-saksi tersebut. Dari pihak swasta ada nama Tommy Sumardi yang diduga meminta Brigjen Prasetijo memperkenalkannya dengan pejabat di Divisi Hubungan Internasional Polri yang membawahi NCB Interpol Indonesia.

“NCB Interpol Indonesia kemudian memberitahu Imigrasi yang berisi red notice Joko Tjandra telah terhapus sejak 2014 karena Kejaksaan Agung tidak melakukan perpanjangan,” kata Boyamin.

Melalui pemberitaan daring Tommy juga memiliki anak perempuan yang bertunangan dengan anak mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang merupakan teman dengan Joko Tjandra selama dia berada dan berbisnis di sana.

Saksi bernama Viady diduga menyewakan pesawat untuk Joko

Saksi selanjutnya adalah Viady. Diketahui lewat pemberitaan daring, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Mulia Bali saat ini menggunakan nama Viady ternyata sebelumnya menggunakan nama Joko Tjandra.

Dia diduga berkaitan dengan Brigjen Prasetijo dan menyewa pesawat untuk keberangkatan Joko ke Pontianak.

“Berdasarkan cuitan akun Twitter @xdigeeembok, terdapat dugaan keterkaitan dengan Prasetijo, Viady terbang dengan pesawat carter PK-TWX pada 22 Juni 2020 ke Jakarta atau Pontianak, diduga bertemu dengan Joko Tjandra, yang mana pada 6 Juni 2020 Prasetijo pernah terbang dengan pesawat yang sama untuk bertemu Joko di Pontianak, termasuk memberikan surat jalan dan surat kesehatan tes COVID-19 pada 19 Juni 2020,” kata Boyamin.

Jaksa Pinangki jadi saksi dari aparat penegak hukum

Kemudian, yang terakhir MAKI mengajukan saksi dari aparat penegak hukum, yakni jaksa Pinangki Sirna Malasari yang memiki peran seperti Rahmat.

Dia mengajak Anita menjadi kuasa hukum Joko Tjandra dan pergi ke Malaysia dua kali untuk bertemu Joko Tjandra yakni pada 12 dan 25 November 2019.

Kategori
Society

Grab Kolaborasi dengan MPPA Buka Toko Virtual

Grab Kolaborasi dengan MPPA Buka Toko Virtual

Grab Kolaborasi dengan MPPA Buka Toko Virtual – Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari di era new normal, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) berkolaborasi dengan Grab Indonesia menghadirkan aneka ragam produk makanan dan rumah tangga ke GrabMart.

Inovasi ini sejalan dengan strategi MPPA untuk memperluas bisnis omni-channel dan melengkapi penawaran online dari chat & shop melalui whatsApp yang populer dan e-commerce Hypermart Online.

Kolaborasi ini juga memungkinkan MPPA menempatkan toko virtual Hypermart, Foodmart, Primo, dan Hyfresh ke GrabMart.

Untuk memberikan lebih banyak akses bagi pelanggan untuk berbelanja berbagai macam produk.

Rio Aristo, Head of GrabMart, Grab Indonesia mengatakan GrabMart menyediakan cara mudah bagi konsumen untuk membeli berbagai barang kebutuhan sehari-hari dan mengirimkan barang pembelian dalam waktu kurang dari satu jam atau pada waktu yang dijadwalkan.

Kolaborasi kami dengan MPPA akan secara signifikan memperluas ragam penawaran kami untuk melayani semakin banyak konsumen yang menikmati kenyamanan pengiriman on-demand.

Juga memungkinkan kami untuk menjadi salah satu platform dengan keragaman produk makanan dan kebutuhan rumah tangga terlengkap di Indonesia.

27 Gerai

27 gerai di Jabotabek, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta siap untuk mendukung kolaborasi ini.

Sementara itu MPPA akan menambah lebih banyak gerai secara nasional ke dalam platform sepanjang tahun 2020.

Dengan toko virtual MPPA di GrabMart, pelanggan akan memiliki lebih banyak pilihan dan aneka ragam barang.

Dalam pembelian produk segar, bahan makanan, dan kebutuhan rumah tangga melalui kenyamanan aplikasi online populer Grab.

Transaksi ini diklaim memberikan jaminan penawaran kualitas produk, harga, dan promosi yang ditawarkan di toko-toko perseroan, chat & shop, dan Hypermart online.

Untuk memastikan kualitas produk yang segar, MPPA saat ini mengirimkan produk yang dipesan pelanggan dalam jangkauan hingga 10 kilometer dari toko-tokonya.

Peluncuran terbaru ini adalah bagian dari tata kelola perusahaan untuk memastikan praktik belanja yang aman dan nyaman.

Untuk mendukung pelanggan menerapkan social & physical distancing saat membeli kebutuhan rumah tangga.

GrabMart Berkembang di 8 Negara Asia Tenggara

Sebagai informasi, GrabMart, yang dimulai sebagai layanan pengiriman barang kebutuhan sehari-hari on-demand.

Untuk mendukung konsumen selama pandemi Covid-19, telah berkembang ke delapan negara Asia Tenggara.

Saat ini GrabMart aktif beroperasi di 50 kota di Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja.

Kategori
Society

Indonesia Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Covid-19

Indonesia Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Covid-19

Indonesia Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Covid-19 – Beragam upaya terus dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Terbaru yang dilakukan permerintah, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Dalam Inpres ini, Jokowi meminta gubernur, bupati, atau wali kota menetapkan dan menyusun peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Sanksi ini berlaku perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas umum.

Efektifkah jurus Jokowi tersebut menekan laju Covid-19?

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam mengatakan, pemerintah tidak boleh tanggung-tanggung dalam menerapkan penindakan atau sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, Indonesia seharusnya bisa mencontoh negara tetangga terdekatnya yaitu Malaysia. “Kalau mau seperti Malaysia sekarang. Yang tidak pakai masker kena denda Rp 3,4 juta. Kalau tidak, masuk penjara,” katanya.

Jika tidak Malaysia, Indonesia, kata dia, bisa juga menengok cara Jepang dalam hal penggunaan maker untuk mengendalikan Covid-19.

“Jepang dari dulu orang-orangnya memang sudah budaya masker,” kata Ari.

Ari membandingkannya dengan Amerika Serikat. Menurutnya, negara yang dipimpin oleh Donald Trump ini merupakan negara dengan penanganan Covid-19 terparah di dunia.

Kendati begitu, keempat jenis sanksi yang dikeluarkan dalam Inpres Jokowi itu masih efektif dijalankan, demi terbentuk sebuah kebiasaan awal di tengah publik.

“Untuk tahap awal pembiasaan menurut saya sanksi yang jelas dapat digunakan, karena ini untuk mensosialisasikan nilai bersama,” jelasnya.

Sementara itu jika dibandingkan sanksi yang bersifat online shaming atau mempermalukan pelanggar di internet, menurut Daisy justru kurang efektif. Sebab, menurut dia hal itu bisa saja jadi tak terkendali.

Timbulkan Efek Jera?

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menyatakan, efektif atau tidaknya Inpres Jokowi sangat bergantung pada bagiamana melaksanakannya.

Menurutnya, sebelum ada Inpres beberapa daerah sudah menerapkan aturan sanksi terlebih dahulu. bahkan, di DKI Jakarta sanksi 250 ribu bagi yang tidak bermasker sudah diberlakukan.

“Artinya daerah itu sudah melakukannya,” jelasnya.

Ede mempertanyakan pelaksanaan tindak lanjut Inpres ini nantinya seperti apa. Sebab, gubernur tidak bisa memerintah wali kota atau bupati di wilayahnya.

“Sekarang ada sanksi. Artinya ada tindakan dalam rangka mencegah Covid-19, kalau tidak dilakukan akan diberikan sanksi, kan begitu. Nah sekarang bagimana mekanisme pemberian sanksinya?”

Sanksi Berbasis Kearifan Lokal

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, Inpres Nomor 6 tahun 2020 diterbitkan untuk mendorong mendorong TNI/Polri serta gubenur, bupati dan wali kota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan.

Wiku menyatakan, pihaknya selaku satgas di jajaran pusat akan terus berkordinasi dengan satgas daerah untuk membantu pelaksanaa Inpres tersebut.

“Kami akan membantu pelaksanaanya karena perlu ketegasan dan peringatan yang humanis sehingga masyarakat dapat mentaatinya,” jelasnya.

Wiku berharap masyarakat dapat bekerjasama dalam upaya bersama terhadap protokol kesehatan ini. “Kita ingin pandemi ini secara berakhir,” ujarnya.

Wiku pun membeber update kasus Covid-19. Pada Kamis ini (6/8/2020) ada penambahan 1.882 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Total ada 118.753 kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini,” ujarnya.

Kemudian, jumlah kasus sembuh bertambah 1.756 orang, sehingga, akumulatifnya ada 75.645 orang sudah berhasil sembuh dan negatif Corona Covid-19.

Kategori
Society

Turunkan Angka Stunting

Turunkan Angka Stunting

Turunkan Angka Stunting, – Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, bersinergi dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia.

Berdasarkan arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam rapat terbatas hari ini, angka stunting di Indonesia ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024. Sementara, berdasarkan data pada 2019, angka stunting masih berada di angka 27,6 persen.

“Walau pun di tengah pandemik agar kami semua yang terlibat di beberapa kementerian/lembaga, baik program maupun anggaran mengenai stunting tetap menjalankan program-program tersebut, agar bisa benar-benar target yang dicanangkan bisa terwujud,” kata Juliari, Rabu.

Kemenkes akan fokus di 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi

Sementara, Menkes Terawan mengatakan pihaknya akan fokus di 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

Provinsi tersebut antara lain, NTB, Sulawesi Barat, NTT, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

“Karena stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari. Karena itu, tadi ada beberapa arahan untuk fokus. Pertama fokus di 10 provinsi dulu, kemudian juga koordinasi antar kementerian dan lembaga,” kata Terawan.

Program PKH dan BPNT juga akan fokus penanganan stunting

Juliari mengatakan, pihaknya telah menjalankan sejumlah program yang ada di Kemensos untuk penanganan stunting, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi ibu hamil serta anak usia dini.

“Terkait juga dengan kemampuan para pendamping di dalam mendidik keluarga-keluarga penerima manfaat PKH, kami juga meminta kepada bapak Menkes untuk memberikan modul-modul tambahan, untuk menambah ilmu dari pendamping tersebut,” ujar Mensos.

Kemenkeu juga diminta fokus memberikan anggaran di sejumlah kementerian untuk penanganan stunting

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan dalam program BPNT agar memberikan tambahan makanan pendamping, seperti susu untuk perbaikan gizi bagi keluarga penerima manfaat, yaitu ibu hamil dan anak usia dini.

“Kepada ibu Kemenkeu (Sri Mulyani) agar program-program kerja dan anggarannya dapat dikonsolidasikan dengan lebih fokus di beberapa kementerian.

Dan lembaga saja, sehingga untuk mengukur keberhasilan di program stunting ini pun lebih mudah terukur. Dan dampaknya dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujar Juliari.