Kategori
Society

Mahasiswa Padati Depan Istana Merdeka Serukan Tolak RUU Ciptaker

Mahasiswa Padati Depan Istana Merdeka Serukan Tolak RUU Ciptaker

Mahasiswa Padati Depan Istana Merdeka Serukan Tolak RUU Ciptaker – Mahasiswa dari beragam perguruan tinggi di Jakarta sudah mulai memadati kawasan silang barat daya Monas atau Patung Kuda dan depan Istana Merdeka, Kamis (8/10/2020) siang.

Dari pantauam merdeka.com, masa aksi sudah mulai berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB dan mulai menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Walau demikian, arus kendaraan di jalan depan Patung Kuda masih terpantau ramai lancar dan untuk jalan akses Medan Merdeka Barat telah ditutup.

Melansir https://mamiya-usa.com/  mahasiswa sendiri telah menyerukan mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ciptaker.

“Dari kami BEM SI aksi nasional nanti diperkirakan kurang lebih 5.000 mahasiswa di berbagai daerah. Terpusat di depan Istana Merdeka,” kata Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

Ia menjelaskan, alasan aksi digelar di depan Istana bertujuan untuk mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu. Guna membatalkan RUU Ciptaker jadi undang-undang.

“Karena memang bertujuan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu,” jelasnya.

Sementara itu, hari ini mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Komite Revolusi Pendidikan Indonesia distrik Jakarta Selatan turut menuju Istana Merdeka untuk menggelar unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja.

“Kita saat ini menuju Istana Merdeka, dari Komite Revolusi Pendidikan Indonesia distrik Jakarta Selatan,” ujar Maruli Marpaung koordinator aksi saat dihubungi.

Cabut Omnibus Law

Maruli menyebutkan, target jumlah massa pada aksi kali ini akan diikuti sekitar 3.000 mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta Selatan.

“Sekitar 3.000 target, menggunakan 13 metromini dan 7 angkot. Tuntutan kita sendiri mencabut Omnibus Law ini, karena dalam pembuatannya tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Dimulai dari pembuatannya yang dipercepat,” dia menandaskan.

Tambahan 10 SSK

Sementara itu, dalam mengantisipasi gelombang unjuk rasa di Jakarta, polisi telah mengerahkan 9.346 personel gabungan dari TNI-Polri dan instansi terkait.

Yusri menyebut, ada personel tambahan sejumlah 10 SSK (Satuan Setingkat Kompi).

“Ini antsipasi kita untuk kegiatan hari ini. Semua pos-pos tempat kita duduki. Tempatkan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Perhubungan,” ujarnya.

Kategori
Society

Panti Demokrat Kembali

Panti Demokrat Kembali

Panti Demokrat Kembali, – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, partainya kembali mengirim anggota untuk membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR.

“Tiga anggota FPD yang ditugaskan di Baleg RUU Ciptaker adalah Bambang Purwanto, Hinca Pandjaitan, dan Benny K Harman,” kata dia Hinca lewat keterangan tertulisnya, Rabu.

“Fraksi Partai Demokrat ingin semua pihak fokus ke penanganan dampak Covid-19. Pemerintah juga para kader termasuk anggota fraksi di dapil masing-masing,” kata Hinca dalam keterangan tertulis, Rabu.

Lalu apa yang menjadi pertimbangan Demokrat kembali membahas RUU Ciptaker?

1. Demokrat perlu ikut membahas klaster ketenagakerjaan

Hinca menjelaskan, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Fraksi Demokrat untuk kembali masuk ke pembahasan RUU Ciptaker di Baleg salah satunya adalah dinamika pembahasan RUU Ciptaker yang telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, utamanya terkait persoalan ketenagakerjaan.

“Dan banyaknya harapan masyarakat kepada FPD untuk terus menerus memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. FPD harus siap tempur lagi di Baleg Panja RUU Ciptaker,” ujar Hinca.

2. Demokrat dukung pengesahan Perppu Nomor 1/2020 sebagai landasan hukum

Sebelumnya, kata Hinca, pada waktu penarikan anggota Fraksi Demokrat dari Panja RUU Coptaker waktu itu karena situasi COVID-19 yang saat itu menjadi perhatian kita semua. Dan Demokrat ingin semua pihak fokus ke penanganan dampak COVID-19 baik oleh pemerintah juga para kader Demokrat.

“Seiring berjalannya waktu fokus penanganan COVID-19 berjalan terus meskipun belum efektif baik terhadap sisi kesehatan. Atau pun dampak ekonomi dan FPD juga termasuk yang menyetujui pengesahan Perppu Nomor 1/2020 sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk bekerja fokus menangani COVID-19,” kata Hinca.

3. Fraksi Demokrat kembali akan membahas RUU Ciptaker

Selain itu, menurut Hinca, dengan telah diterapkannya adaptasi baru di DPR RI. Maka tupoksi DPR sudah berjalan dengan pembatasan tertentu menjalankan tiga fungsinya, termasuk fungsi legislasi.

Untuk itu menjadi kewajiban politik anggota DPR dari Demokrat untuk melaksanakan tupoksinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19.

“Atas itu semua maka FPD DPR RI hadir kembali di pembahasan RUU Ciptaker untuk memperjuangkan kepentingan rakyat karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat,” kata Hinca.