Kategori
Society

PSBB Transisi TransJakarta Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

PSBB Transisi TransJakarta Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

PSBB Transisi TransJakarta Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi mulai Senin (12/10/2020). Karena itu, TransJakarta kembali melakukan penyesuaian operasional saat PSBB Transisi dimulai.

“Untuk masa PSBB Transisi operasional Transjakarta mengalami perpanjangan menjadi pukul 05.00-22.00. Sementara untuk layanan Tenaga Kesehatan (Nakes) akan dilayani mulai pukul 22.00-23.00 WIB,” ujar Direktur Utama TransJakarta, Sardjono Jhony Tjitrokusumo melalui keterangan tertulis pada Minggu (11/10/2020) malam.

1. Alasan Pemprov DKI kembali terapkan PSBB Transisi

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB Transisi karena hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta melihat adanya perlambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan.

“Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki PSBB Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12 – 25 Oktober 2020,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

2. Masyarakat diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 itu menegaskan bahwa PSBB pengetatan yang terjadi sekitar sebulan terakhir ini adalah kebijakan rem darurat. Sebab, kasus COVID-19 Jakarta sempat melonjak dan tak terkendali. Begitu stabil, kata Anies, rem darurat itu mulai berkurang perlahan.

Melansir https://christian-mommies.com/ “Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali,” ujar Anies.

3. Ada sejumlah kebijakan baru pada PSBB Transisi kali ini

Anies mengatakan, pada PSBB Transisi kali ini ada sejumlah kebijakan baru yang belum melakukan penerapan sebelumnya. Contoh kebijakan tersebut adalah mendata pengunjung dan karyawan dalam sektor yang membuka secara manual atau menggunakan teknologi . Yang telah berkolaborasi dengan pemerintah sehingga memudahkan analisa epidemiologi pelacakan kontak erat.

“Adapun informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan NIK,” tuturnya.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan tracing secara masif selama PSBB Transisi. Pada sisi lain, kegiatan testing maupun upaya isolasi dan treatment daei RS akan terus melakukan peningkatan kapasitasnya.

Kategori
Society

6 Hal Ini Dilarang dan Dibatasi saat PSBB Total di Jakarta

Pak Anies Janjikan Bansos saat PSBB Total

Pak Anies Janjikan Bansos saat PSBB Total – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan memberi bantuan sosial kepada warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan bansos berupa sembako.

“Nanti detail dan lain-lain kami sampaikan menyusul,” kata Anies dalam konferensi per virtual pada Rabu (9/9/2020).

1. Anies berharap vaksin virus corona bisa segera ditemukan

Anies berharap vaksin virus corona bisa segera ditemukan dan dapat dibagikan secara efektif dan merata. Namun, ia menyadari hal itu tidak akan datang dalam waktu yang cepat.

Melansir dari http://rebekahdeecams.com/ “Seluruh pakar kesehatan di dalam dan luar negeri bekerja keras untuk menemukan vaksin. Bahkan, Bapak presiden telah membentuk tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19 dan kita mendukung sepenuhnya,” jelasnya.

2. PSBB total di Jakarta mulai 14 September

Anies Baswedan memutuskan kembali menarik rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta. DKI Jakarta akan kembali melaksanakan PSBB total seperti sebelum masa transisi mulai 14 September 2020.

“Mulai Senin, tanggal 14 September, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu,” kata Anies.

3. Hanya 11 sektor yang boleh beroperasi

Selama PSBB total, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan 11 sektor kegiatan beroperasi. Sektor yang boleh beroperasi antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis. Kemudian ada juga sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.

4. PSBB total Jakarta dimulai 14 September

Anies Baswedan memutuskan kembali menarik rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta. DKI Jakarta akan kembali melaksanakan PSBB total seperti sebelum masa transisi mulai 14 September 2020.

“Mulai Senin, tanggal 14 September, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu,” kata Anies dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/9/2020).

5. Hanya ada 11 sektor kegiatan yang boleh beroperasi

Selama PSBB total, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan 11 sektor kegiatan beroperasi. Sektor yang boleh beroperasi antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis. Kemudian ada juga sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.

Kategori
Society

Mempercepat Berakhirnya Pandemi Corona

Mempercepat Berakhirnya Pandemi Corona

Mempercepat Berakhirnya Pandemi Corona – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi penjelasan perihal operasional perusahaan masa pandemi corona Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mengacu kepada aturan terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) semata, melainkan juga Izin Operasional dan Mobilisasi Kegiatan Industri (IOMKI) yang dirilis Kementerian Perindustrian.

“Jika terkait dengan kepentingan nasional, Anda diizinkan beroperasi. Namun, jika tidak, maka kami akan menghentikan operasional. Kesehatan adalah nomor satu. Kita telah memutuskan. Keselamatan setiap orang adalah prioritas utama,” ujar Anies.

Pakar Koperasi Digital Chandra Vokav Saritua menilai pernyataan Anies tersebut kurang substansial dan kurang memberi harapan kepada masyarakat. Pemerintah seharusnya memberi harapan dan kepastian yang jelas bagi rakyat, kapan kondisi ini berakhir.

“Darurat Nasional, PSBB DKI Jakarta, dan larangan mudik semua hampir bersamaan berakhir pada akhir Mei 2020. Pemerintah harus segera memberi informasi yang jelas.” Ujar Chandra di Nasari Sentra KUKM.

Selanjutnya Chandra mendesak pemerintah membuat acuan fase-fase lengkap dengan prasyarat sampai akhirnya nanti normal kembali. Melibatkan aktif masyarakat dalam mencapai kriteria prasyarat tersebut juga penting, agar langkah ke setiap fase menuju tahap normal, dapat didukung penuh oleh semua orang karena semuanya transparan.

“Dalam panduan itu bisa dilihat, pada fase pertama, tempat usaha seperti restoran dan UMKM sudah boleh beroperasi biarpun tetap harus patuh pada protokol physical distancing yang ketat. Lalu pada fase kedua sarana olahraga dan tempat hiburan sudah boleh buka dengan prasyarat,” terang Chandra.

Semua Orang Ingin Segera Normal Kembali.

Chandra pun mendorong pemerintah untuk melibatkan pengusaha karena diyakini pula banyak pihak yang ingin segera lakukan aktivitas normal kembali dan produktif tanpa diliputi rasa takut.

Harapan ini harus senantiasa digaungkan agar masyarakat mau terlibat maksimal untuk menjadikannya nyata. “Dengan ada kepastian dan harapan yang nyata bagi semua, maka pihak-pihak yang berkepentingan pasti juga akan mendukung.

Misal, kalaupun sebuah tempat usaha boleh buka kembali, tapi dengan prasyarat semua karyawan harus menjalani test, saya yakin pengusaha pasti siap menanggung biaya rapid test,” kata peserta program doktoral di Wharton University of Pennsylvania ini.

Chandra berseru bahwa sudah seharusnya pemerintah jadi motor dan pionir terbangun kerjasama solid antar semua elemen bangsa. Bukan menunggu korban PHK 10 juta orang dan terjadi krisis sosial baru kita tersadar. Kita pastikan anak-anak kita sudah bisa masuk sekolah dengan normal di tahun ajaran baru Juli nanti.

“Pengusaha pun pasti ingin berproduksi normal kembali. Para pekerja juga pasti ingin produktif kembali untuk menghidupi keluarganya. Dalam momentum 75 tahun Indonesia Merdeka, kita harus pastikan bersama Virus Corona harus sudah musnah dari bumi pertiwi,” tegas Chandra.

Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengajak masyarakat untuk lebih patuh, lebih disiplin, dan aparat juga lebih tegas agar bulan Juli mendatang, Indonesia mampu menurunkan kasus Covid-19 secara nasional.

“Bapak presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi, sehingga pada bulan Juli kita diharapkan sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali,” kata Doni Monardo yang juga sebagai Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 lengkap dengan seragam TNI dengan pangkat tiga bintang di pundaknya.